REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan tidak kredibel. Untuk itu, PDIP berencana untuk mengadakan pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) tandingan bersama partai-partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Kita lihat (kemungkinan pemilihan tandingan), politik itu sangat dinamis," katanya di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (29/10).
Hendrawan melanjutkan, PDIP akan melakukan koordinasi dengan partai-partai yang ada di KIH untuk membahas legitimasi hukum terkait rencana pemilihan tandingan tersebut. "Nanti pada saatnya akan disampaikan, jangan terburu-buru," katanya.
Menurutnya, apa yang dilakukan pimpinan DPR terkesan dipaksakan dan tidak arif. Koalisi Merah Putih (KMP), kata dia, ingin menghegemoni dengan mengambil seluruh jabatan pimpinan di komisi maupun AKD yang lain.
Dia menambahkan, sidang pemilihan pimpinan komisi yang hanya dihadiri lima fraksi partai politik di DPR yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Geindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak sesuai tatib. Dia menilai, KMP terlalu memaksakan kehendaknya untuk merebut semua posisi pimpinan.
"Ada libido atau dorongan instingtual yang luar biasa. Apa mau main dominasi? Jangan lupa DPR ini adalah lembaga perwakilan rakyat," ujarnya.