REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi mengatakan Indonesia akan melakukan politik luar negeri yang membumi dan tegas bermartabat.
"Politik luar negeri Indonesia tidak boleh berjarak kepada rakyat. Kementerian luar negeri akan melakukan diplomasi yang prorakyat," ujar Retno dalam konferensi pers dengan wartawan di Gedung Pancasila, Rabu (29/10).
Dia menambahkan Kementerian Luar Negeri akan melakukan tugasnya dengan berpijak pada visi dan misi presiden, yakni trisakti. Dari segi diplomasi ekonomi, dia menyatakan, harus mencerminkan Indonesia sebagai negara maritim.
Tiga pilar trisakti tersebut diterjemahkan menjadi kedaulatan politik, ekonomi dan budaya. Kedaulatan politik dalam negeri dilakukan dengan menjaga kedaulatan Indonesia secara tegas dan jelas. Retno bertekad akan menyelesaikan perjanjian perbatasan yang belum tuntas dengan bernegosiasi.
Di kawasan regional, Indonesia akan meningkatkan peran aktif di Asia, sentralitas kepemimpinan di ASEAN dan menyelesaikan masalah regional. Masyarakat ekonomi ASEAN pasca 2015 dan menyelesaikan kode etik Laut Cina Selatan juga tidak luput dari perhatian.
Dalam lingkup dunia internasional, Indonesia akan menekankan kontribusi solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel. Retno menyebut Indonesia telah mengucurkan bantuan pelatihan di Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas bagi 1.200 warga Palestina dan bantuan senilai satu juta dolar AS. Dalam waktu dekat, dia berencana menunjuk konsul kehormatan di Palestina.
"Di sektor lain, Indonesia akan meningkatkan kontribusi pasukan penjaga perdamaian dari 1.500 personel di sembilan misi PBB menjadi 4.000 personel hingga 2019," kata dia.
Mantan duta besar Belanda itu juga akan memperjuangkan agar Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika