REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman meminta Presiden Joko Widodo segera mengklarifikasi nama-nama menteri di kabinetnya yang mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi harus menjelaskan ke publik alasan memilih menteri berapor merah.
"Kenapa presiden tetap memilih nama-nama menteri yang telah diberi label KPK," kata Benny kepada wartawan usai ditetapkan sebagai pimpinan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/10).
Komisi III DPR akan segera mengajukan surat permohonan klarifikasi kepada presiden. "Kami akan menggunakan hak tanya untuk secara langsung disampaikan kepada presiden," ujarnya.
Di sisi lain, Komisi III juga meminta pimpinan KPK menjelaskan pernyataan adanya menteri yang berapor merah di kabinet. Benny berharap KPK bisa menegakan hukum secara adil. "KPK jangan dijadikan alat politik oleh presiden," ujar politikus Partai Demokrat ini," katanya.