Kamis 30 Oct 2014 00:38 WIB

Ekonomi Mandiri Lebih Ditekankan Kepemimpinan Susi Pudjiastuti

Rep: C01/ Red: Winda Destiana Putri
Menteri Kelautan dan Perikanan baru Susi Pudjiastuti (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya Sharif Cicip Sutardjo (kiri) dalam serah terima jabatan menteri kelautan dan perikanan di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (2
Menteri Kelautan dan Perikanan baru Susi Pudjiastuti (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya Sharif Cicip Sutardjo (kiri) dalam serah terima jabatan menteri kelautan dan perikanan di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (2

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Salah satu target yang akan dicapai dalam kepemimpinan Susi Pudjiastuti di Kementerjan Kelautan dan Perikanan (KKP) ialah menekakan komersialisasi dalam program ekonomi KKP.

"Semua asistensi harus berujung ke arah bisnis. Kalau ini sudah ada, berarti ada profit. Harus menghasilkan. Kalau orang sudah menghasilkan sesuatu, dan ada hasilnya, pasti mereka akan terus menjalankan itu. They don't need anymore assistance. Dan kita bisa merambah lagi ke wilayah yang lain," ujar Susi terkait tujuannya mendorong kemandirian masyarakat khususnya nelayan dalam menjalankan usahanya, Rabu (29/10).

Dikonfirmasi secara terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gellwynn Jusuf menghimbau agar komersialisasi yang di bahas oleh Susi tidak disalahartikan. Komersialisasi dalam konteks ini, jelas Gellwynn, adalah bentuk pemahaman.

Jadi, ketika akan memberi bantuan, khusunya pada kegiatan dari masyarakat nelayan kecil, pemerintah harus bisa menghitung apakah bantuan yang diberikan bisa menaikkan pendapatan masyarakat nelayan kecil tersebut. Ini dilakukan agar masyarakat nelayan kecil itu dapat meraih profut danbisa melakukan ekspansi pada usahanya. "Jadi komersial itu melihat dari situ," jelas Gellwynn.

Gellwynn juga menjelaskan, pemerintah memiliki tahapan terhadap komersialisasi ini. Sebagai contoh, untuk masyarakat yang levelnya masih di bawah sekali, biasanya akan diberikan bantuan sosial. Contohnya program penembangan usaha minat pedesaan, maupun pemberian kapal. Nantinya, bantuan-bantuan ini diharapkan bisa membuat masyarakat mampu mendapatkan kredit dan menjadi mandiri.

"Jadi kami ini diminta jangan memberikan bantuan yang memanjakan," terang Gellwynn. Intinya, KKP harus dapat memberikan bantuan yang membuat masyarakat berkembang, lembaga keuangan masyarakatnya berkembang, dan mungkin sampai statusnya menjadi koperasi. "Sehingga mereka mandiri, lepas," lanjut Gellwynn.

Salah satu program yang akan dijalankan ialah Program 1000 Kampung Nelayan, seperti yang diminta oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Program ini nantinya akan dijalankan dengan melanjutkan program Peningkatan Kehidupam Nelayan (PKN) yang telah ada. "Cuma, ini targetnya jelas. 1000 kampung," tutur Gellwynn.

Dalam pendanaannya nanti, ada istilah triple track. Pertama, bantuan dari 12 kementerian lembaga seperti yang lalu. Kedua, nantinya akan meminta sebagian dana dari jatah 1 M yang didapatkan oleh tiap desa, sesuai program Jokowi. Terakhir, dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Tahun pertama kita coba 100 (Kampung Nelayan), sampai nantinya habis 1000. Dan mudah-mudahan bisa sukses, dalam lima tahun," ungkap Gellwynn.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement