REPUBLIKA.CO.ID, MOGADISHU -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Rabu kemarin memperingatkan bahwa Somalia terancam kembali mengalami kelaparan jika tidak ada bantuan darurat.
Ban bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bertemu dengan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud di kawasan bandar udara yang dibentengi di kawasan Mogadishu, dijaga tentara dari pasukan Uni Afrika berkekuatan 22 ribu orang, yang didukung PBB.
Namun Ban yang mengenakan jas, bukan jaket anti-peluru seperti yang ia kenakan saat kunjungan terakhir pada bencana kelaparan 2011, mengatakan Somalia membuat 'kemajuan besar' sejak kunjungan terakhirnya.
"Lebih dari tiga juta rakyat Somalia membutuhkan bantuan kemanusiaan dan sayangnya jumlah itu terus bertambah," kata Ban kepada wartawan.
"Saya mendesak pendonor untuk meningkatkan kontribusinya demi mencegah kelaparan di Somalia," katanya.
PBB mengatakan hanya memiliki dana tunai sepertiga dari yang dibutuhkan, karena hanya menerima 318 juta dolar dari 933 juta dolar yang diminta.
"Pelan tapi pasti, Somalia bangun dari mimpi buruk yang panjang," kata Ban, namun ia menambahkan bahwa ia sangat prihatin mengenai krisis kemanusiaan dan kelangkaan dana.
Pemberontak Shebab yang terkait dengan Al-Qaeda dalam beberapa bulan terakhir kehilangan sejumlah wilayah dan kota yang direbut pasukan Uni Afrika serta tentara pemerintah Somalia, dan pemimpin mereka tewas dalam serangan udara AS pada September.
Namun mereka tetap menjadi ancaman potensial. Masalah keamanan masih menjadi keprihatinan di Somalia, dengan pemerintah dijadualkan akan melaksanakan referendum konstitusi baru pada 2015 menjelang pemilihan umum pada 2016.
Pada 2014, Shebab telah melancarkan serangan di jantung Mogadishu, termasuk serbuan komando yang berani di istana kepresidenan dan parlemen.
Ban yang menyebut kekuatan Shebab 'menurun tapi tidak hilang', tidak mengunjungi kota tersebut namun tetap berada di dalam gedung bandara yang dijaga pasukan bersenjata Uni Afrika.
PBB mengatakan lebih dari sejuta warga Somalia dalam kondisi mendekati kelaparan, sementara lebih sejuta lagi meninggalkan rumah mereka akibat pertempuran ataupun kelaparan di dalam negeri dan sejuta warga lainnya tinggal sebagai pengungsi di kawasan tersebut.
Sekitar 218 ribu anak-anak di bawah lima tahun mengalami kekurangan gizi akut, meningkat tujuh persen dari awal tahun, demikian dilaporkan badan PBB untuk Koordinasi Masalah Kemanusiaan (OCHA).
Meskipun para pejuang Shebab telah menarik diri dari beberapa kota, kata OCHA dalam laporan terbarunya, "keberhasilan militer Uni Afrika dan Somalia belum diterjemahkan menjadi akses kemanusiaan yang bisa diprediksi".
Ban tiba beberapa jam setelah sebuah kontainer pengapalan berisi perlengkapan militer, termasuk bahan peledak dan seragam ditemukan oleh pasukan keamanan di pelabuhan Mogadishu, kata kantor kepresidenan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kunjungan tersebut dilakukan ditengah-tengah sengitnya pertikaian di dalam pemerintahan Somalia.
Pemerintah yang berkuasa pada Agustus 2012 merupakan pemerintahan yang pertama kali mendapat pengakuan internasional sejak runtuhnya rejim garis keras Somalia pada 1991, dan sejak saat itu miliaran bantuan asing mengalir ke negara tersebut.
Pemerintahan baru tersebut dipuji karena menawarkan peluang terbaik untuk perdamaian dalam sebuah generasi, menggantikan kepemimpinan transisi yang terjerumus dalam ketidakefektifan dan maraknya korupsi.
Namun pertikaian politik dan laporan mengenai korupsi menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah saat ini, seperti halnya pemerintahan sebelumnya, dihancurkan oleh pertikaian dan kegagalan untuk bersatu menghadapi ancaman Shebab.
Ban yang memulai kunjungan ke kawasan Tanduk Afrika di Ethiopia pada Senin, telah mengunjungi Djibouti dan seterusnya ke Kenya, memimpin delegasi dari enam organisasi internasional lain.
Kelompok tersebut, termasuk Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Uni Eropa dan Bank Pembangunan Islam (IDB) memberikan komitmen bantuan 8 miliar dolar bagi delapan negara di kawasan tersebut, seperti yang dilansir dari AFP, Kamis (30/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika