Kamis 30 Oct 2014 14:08 WIB

Jonan akan Pangkas Biaya Logistik Pelabuhan

Rep: c85/ Red: Bilal Ramadhan
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Setelah secara resmi menerima jabatan sebagai menteri perhubungan, Ignasius Jonan segera mengambil langkah-langkah strategis terkait pengurangan biaya logistik untuk moda transportasi laut. Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (30/10).

"Penurunan biaya logistik untuk perekonomian adalah wajib. Terjemahannya di kemenhub adalah multimoda," ujarnya.

Jonan mengaku mendapat laporan dari para pelaku transportasi air bahwa daya angkut kapal tidak sebanding dengan biaya logistik yang harus dibayarkan. "Mereka bilang kapalnya itu nda besar, jadi jaringannya harus turun. Solusinya logistic cost nasional harus turun," tambahnya.

Untuk itu Jonan menargetkan akan memangkas biaya logistik hingga 25 persen. Angka pasti masih belum tahu. Tapi 25 persen lah bertahap. Kalau turun 5 persen dulu saja, efeknya sudah besar. Ia menjelaskan bahwa biaya logistik bukanlah permasalahan sepele. Menurutnya, efek dari biaya logistik yang tinggi akan berakibat kesejahteraan masyarakat yang turun.

Dalam kesempatan itu, Jonan juga menjelaskan beberapa kebijakan yang akan dia lakukan berfaaarka instruksi dari Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang menjadi target utama itu, yang pertama adalah adanya kepastian tentang perizinan yang diminta para operator dan para pelaku dunia usaha terkait dengan kementerian perhubungan.

Masalah perizinan ini dia alami juga ketika menjabat di PT KAI. Jonan merasa untuk menerbitkan surat keputusan saja membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, yang kedua adalah target untuk meningkatkan keselamatan pengguna muda transportasi. Jonan mengemban motto Safety is Number One.

Jonan juga menegaskan akan meningkatkan pembangunan infrastruktur  untuk menunjang konektivitas antar moda. Salah satu yang ditunggu banyak pihak adalah kejelasan kebijakan tol laut. "Ada pengarahan dari pak Jokowi tapi sedikit, itu nanti ya bahasnya," katanya singkat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement