REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suryadharma Ali (SDA) berang mendengar 'nyanyian' kader PPP yang menyebut DPW dijanjikan uang miliaran jika ikut bergabung dalam kubunya. SDA pun akan menuntut kader tersebut karena merasa difitnah dengan pernyataan itu.
"Itu fitnah besar, kalau benar (kader itu) ngomong demikian akan saya tuntut," kata SDA sebelum pembukaan Muktamar VIII PPP versi kubunya di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (30/10).
SDA menegaskan, tidak ada iming-iming baik jabatan maupun uang yang dijanjikan kepada siapapun. Apalagi, kata dia, uang yang jumlahnya miliaran yang akan diberikan kepada masing-masing dewan perwakilan wilayah (DPW).
"Miliaran rupiah darimana (untuk) satu DPW, duit dari langit," ujar mantan menteri Agama ini.
Dalam salah satu media online diberitakan, Ketua II DPW PPP Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurddin Ranggabarani, mengaku diiming-imingi jabatan dan uang miliaran rupiah untuk bergabung dalam kubu SDA.
Nurddin menceritakan, bersama Wakil Ketua DPW PPP NTB Tuan Guru Hazmi Hamjar, dia sempat mendapat telepon dari SDA. Dia ditawari untuk mau menerima jabatan menjadi ketua DPW dan diminta segera menghadap ke Jakarta.
Pulang dari Jakarta, ia dijanjikan akan bawa pulang SK sebagai ketua DPW dan melakukan konsolidasi ke seluruh cabang dengan anggaran yang tidak sedikit. "Ini jabatan dikasih kita, trus anggaran juga," kata Nurddin, Rabu (29/10), dalam pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah IV PPP NTB di Mataram yang berlangsung pada tanggal 29-31 Oktober 2014.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi bibit-bibit perpecahan dan semakin menghancurleburkan partai. "Bukan hitungan Rp 100 juta-Rp 200 juta, miliaran yang mereka tawarkan untuk menghancurkan NTB dianggarkan. Kalau itu kita inginkan, hancur partai ini," katanya.
Seperti diketahui, SDA menggelar Muktamar VIII PPP di Hotel Sahid Jakarta, 30 Oktober-2 November. Sementara di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengesahkan struktur kepengurusan DPP PPP versi muktamar Surabaya yang diselenggarakan kubu Romahurmuziy dkk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika