REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kisruh antara fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, berakibat pada dikeluarkannya rencana KIH untuk membuat pimpinan DPR tandingan.

Politisi PDIP, Aria Bima, mengatakan KIH akan mengadakan sidang paripurna untuk mengesahkan pimpinan DPR yang baru. Adanya pimpinan DPR yang baru.

Menurutnya, muncul akibat dari mosi tidak percaya KIH pada pimpinan yang kini menjabat dari fraksi KMP. Ia mengatakan, pimpinan DPR memposisikan bukan sebagai pimpinan DPR Republik Indonesia. Melainkan, lebih hanya sebagai pimpinan DPR dari KMP.

"Ya, ini kan merupakan suatu proses politik yang terjadi di DPR. Saya melihat gejala ini, sejak proses penegakan hukum UU MD3" kata Aria, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).

Ia menambahkan pembentukan UU MD3 dipersiapkan untuk meloloskan hal-hal yang menyangkut keinginan KMP. Bahkan menurutnya, sejak pemilihan pimpinan DPR, KIH tidak memiliki hak untuk mencalonkan anggotanya sebagai pimpinan DPR, maupun hak untuk memilih.

Pimpinan dewan, lanjutnya, hanya dijadikan alat saluran bertindak untuk menggunakan posisi kesewenangannya dalam meloloskan hal-hal menyangkut kepentingan kelompok KMP. Yang menurut Aria, pimpinan dewan juga menutup aspek musyawarah mufakat di dalam semua proses pengambilan keptusan di dalam fungsi-fungsi DPR.

Karena itulah, Aria mengatakan PDIP menginiasiasi untuk mengusung paket pimpinan DPR yang baru. Di mana, menurutnya, diharapkan nanti akan menempatkan diri sebagai pimpinan DPR RI, bukan hanya pimpinan dari lima fraksi KMP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika