REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masalah DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) segera diselesaikan. JK pun menyarankan agar kedua belah pihak segera melakukan musyawarah.

"Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kamis (30/10). 

Ia mengaku optimistis masalah itu akan cepat selesai dengan cara musyawarah. JK juga mengatakan selalu menekankan musyawarah untuk mengatur alat-alat kelengkapan DPR.

"Saya kan bukan pimpinan partai, jadi saya tidak paham. Yang selalu kita sarankan sebenarnya sudah hampir selesai, itu musyawarah untuk mengatur alat-alat kelengkapan itu," jelasnya.

Sebelumnya, lima partai yang tergabung dalam KIH menyatakan mosi tak percaya terhadap pimpinan DPR. Alasannya, pimpinan DPR dianggap mengabaikan pendapat serta tak berlaku adil terhadap partai dari koalisi KIH.

KIH pun membentuk pimpinan DPR tandingan dengan menunjuk Pramono Anung dari PDIP sebagai ketuanya. Sementara empat wakilnya terdiri dari Rio Patrice dari Nasdem, Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Ikuti Whatsapp Channel Republika