REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno mengatakan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan di daerah itu.

"Selama ini pembangunan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi partisipasi masyarakat juga sangat dilibatkan," kata Rano Karno saat pembukaan sosialisasi pemberdayaan keluarga dan masyarakat posdaya Provinsi Banten di Kabupaten Lebak, Kamis (30/10).

Ia mengatakan, pembangunan tidak akan berhasil jika partisipasi masyarakat itu tidak ada. Sebab, kata dia, pembangunan akan mengalami hambatan dan kendala apabila masyarakat tersebut tidak mendukungnya.

Ia mencontohkan, pemerintah akan merealisasikan pembangunan jalan dan membutuhkan pelebaran untuk pembebasan lahan. Namun, jika masyarakat tidak mendukung pembangunan itu tentu akan mengalami kesulitan, kata dia.

"Saya kira pembebasan lahan itu diperlukan partisipasi masyarakat karena merupakan bagian pembangunan," katanya. Menurut dia, selama ini pembangunan di Provinsi Banten menggeliat antara lain perbaikan jalan Saketi-Banjarsari-Malingping dan Cisoka-Tangerang.

Pembangunan jalan itu diharapkan saling terhubung dalam satu jaringan interkoneksi antara wilayah selatan dan utara. "Kami menargetkan ke depan semua jalan terhubung antara utara dan selatan sehingga dapat mendorong akses ekonomi masyarakat," ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini, jumlah desa yang ada di Provinsi Banten sebanyak 1.455 desa tentu membutuhkan pendamping agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik. Apalagi, desa kini sudah memiliki Undang-Undang sendiri dan jika mendapat bantuan pembangunan sebesar Rp 1 miliar maka diperlukan pendamping.

Ikuti Whatsapp Channel Republika