REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- DI Langkah KIH membuat pimpinan DPR yang baru memunculkan respon negatif dari sebagian kalangan. Mengenai hal itu, salah satu pimpinan Sementara DPR versi KIH, Ida Fauziah memohon masyarakat bersabar karena menurutnya ini adalah proses politik yang dilalui untuk memperjuangkan demokrasi.
Politisi PKB ini mengatakan dengan jalan ini, pihaknya berupaya agar semua kepentingan fraksi di DPR bisa diakomodasi. Menurutnya pimpinan DPR tidak boleh berada dibawah kepentingan satu kelompok saja.
"Tindakan demokratis itu, tidak menafikkan kelompok satu dengan kelompok yg lain. DPR ini milik 10 fraksi hasil pemilu 2014 yg lalu," kata dia kepada Wartawan, di Gedung Kura-Kura II kompleks Parlemen, Jumad (31/10).
Langkah selanjutnya yang diambil KIH adalah membentuk alat kelengkapan dewan dan Komisi pada rapat Konsultasi dengan semua fraksi, Senin (3/11). Menurutnya dalam hal ini pihaknya menggunakan prinsip musyawarah mufakat dan proporsional.
Meski beberapa petinggi KMP yang juga adalah pimpinan DPR saat ini melihat manuver politik KIH sebagai sesuatu yang tak berlandaskan hukum. Ida mengatakan langkah ini akan terus dilanjutkan pihaknya.
Menurutnya dengan membentuk AKD dan Komisi ini, agar anggota DPR segera melakukan tugas menunaikan tugas mereka. Dalam agenda rapat konsultasi nanti, Pimpinan DPR KIH berencana mengundang semua fraksib yang tergabung di KMP.