REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemekaran wilayah Papua yang didengungkan pemerintahan Jokowi-JK melalui Kemendagri dianggap sebagai salah satu kebijakan politik. Untuk itu, Mabes TNI akan mendukung sepenuhnya semua kebijakan pemerintah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Fuad Basya menegaskan, pemerintah khususnya lewat kementerian terkait, pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam memutuskan suatu hal. Termasuk dalam keputusan pemekaran ataupun penggabungan suatu wilayah.

Keputusan itu, kata Fuad, termasuk dalam kebijakan politik dan TNI akan selalu mendukung semua keputusan tersebut. ''Secara prinsipil, kami tidak keberatan semua dengan semua kebijakan politik pemerintah,'' kata Fuad kepada Republika Online (ROL), Jumat (31/10).

Terkait potensi gangguan keamanan yang dapat muncul menyusul rencana pemekaran tersebut, Fuad menyatakan, TNI akan selalu siap siaga untuk meredam gejolak-gejolak keamanan tersebut. Menurutnya, TNI akan selalu siap siaga jika ada gangguan-gangguan tersebut. ''Dari segi keamanan, tidak ada masalah. Kami akan selalu siap,'' tutur Fuad.

Selain itu, Fuad menyebut, masalah-masalah gangguan keamanan bakal menjadi tanggung jawab Kepolisian dan TNI. Fuad pun optimis, pemerintahan Jokowi-JK bisa menemukan solusi-solusi lanjutan terkait kondisi di Papua, yang kerap menimbulkan masalah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika