Sabtu 01 Nov 2014 12:51 WIB

Menko Kemaritiman Minta Masyarakat Segera Miliki Kartu Nelayan

Red: Hazliansyah
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo diperkenalkan saat pengumuman Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10).
Foto: Antara/Andika Wahyu
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo diperkenalkan saat pengumuman Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10).

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyerahkan 6.800 Kartu Nelayan yang diberikan kepada perwakilan nelayan Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu.

Selain Kartu Nelayan, Menko Kemaritiman juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi nelayan Cilacap dan bantuan satu unit mesin pengolah pakan ikan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Teguh Jaya, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap.

Dalam sambutannya Indroyono mengatakan, Kartu Nelayan nantinya akan memberi kemudahan bagi pemiliknya dalam mengakses program-program pemerintah yang berkaitan dengan nelayan. Dia mencontohkan jika ada bantuan jaring tangkap dari pemerintah dengan jumlah tertentu, maka nelayan yang memiliki Kartu Nelayan akan mendapat prioritas.

"Yang punya kartu ini akan mendapat prioritas," tegasnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan seluruh nelayan di Kabupaten Cilacap bisa mendapatkan Kartu Nelayan asalkan mendaftar terlebih dulu.

"Yang belum daftar, harap mendaftar. Silakan mendaftarkan diri ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap atau Kepala Pelabuhan Perikanan Cilacap untuk bisa memperoleh kartu ini," katanya.

Salah satu peserta dialog, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap Untung Jayanto mengharapkan pemerintah mempermudah perizinan kapal berukuran di atas 30 "gross tonase" (GT) dan dapat dilakukan di Cilacap tanpa harus ke Jakarta seperti biasanya.

Selain itu, dia juga mengharapkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di saat membutuhkan.

"Tentang BBM ini, 'monggolah' (silakan) kami serahkan kepada pemerintah mau bagaimana, yang penting nelayan tidak kekurangan BBM ketika mau melaut," katanya.

Terkait harapan tersebut, Menko Kemaritiman mengatakan bahwa masalah penyederhanaan perizinan kapal di atas 30 GT sudah mendapat tanggapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada hari Jumat (31/10).

"Masalah perizinan sudah mulai digarap," katanya.

Demikian pula dengan masalah BBM, kata dia, saat ini sedang digarap karena banyak pemikiran salah satunya memberi warna khusus untuk BBM bersubsidi bagi nelayan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement