REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia berupaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti mengatakan, tingginya volume dan nilai produksi perikanan nasional tidak dibarengi dengan meningkatnya nilai PNBP yang dipasok dari sumberdaya ikan dan non sumberdaya ikan.
Total target PNBP perikanan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2005-2013 tidak pernah melebihi Rp 300 miliar. Sementara realisasi PNBP yang berasal dari perikanan tangkap cenderung stagnan sejak tahun 2009 yakni sebesar Rp 150 miliar.
“Terkait dengan hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan PNPB sektor perikanan, diantaranya dengan menentukan arah operasional perikanan tangkap,” katanya, di Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut Susi, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen lautan menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar untuk menopang perekonomian bangsa. Namun ironisnya, sektor perikanan kontribusinya masih sangat rendah terhadap PNPB.
Maka, operasional perikanan tangkap akan di tata ulang, sejalan dengan arahan Presiden Indonesia Joko Widodo. Hal itu diakuinya sebagai upaya untuk mengembalikan keuangan negara yang dikeluarkan untuk subsidi BBM nelayan.
“Semaksimal mungkin operasional penangkapan diarahkan dengan memberikan keuntungan maksimum untuk negara dengan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam,” katanya.
