REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Dodi Ambardi menilai dualisme pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai catatan buruk politik sepanjang sejarah Indonesia.

Menurutnya kepemimpinan dualisme yang sedang melanda DPR tersebut tidak akan pernah menghasilkan produk kerja yang baik bagi DPR.

"Setiap keputusan kurang mendapatkan legitimasi karena masing-masing (kubu) tidak akan mengakui keputusan pihak lain" ujarnya kepada Republika, Ahad (2/11).

Dodi melihat pada dasarnya kedua kubu yang bertikai memiliki kekurangan masing-masing. Koalisi Merah Putih (KMP) mengabaikan etika dasar bahwa pemenang pemilu selayaknya berhak memimpin DPR. Pasalnya saat ini pimpinan DPR dikuasai oleh KMP.

Namun, ia juga menilai seharusnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak perlu membentuk DPR tandingan. Karena secara hukum ketatanegaraanpun DPR 'jadi-jadian' tersebut tidak memiliki status yang sah. 

"Kedua kubu tersbut hanya berpijak pada aturan formal. Kalau tak dilarang undang-undang (UU) mereka merasa bebas berbuat apapun," jelasnya.

Dodi menyarankan agar masing-masing kubu berlapang dada untuk mau mencoba saling bekerjasama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika