REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pos Indonesia mendapatkan mandat untuk menyalurkan dana pemerintah. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) akan disalurkan melalui PT Pos. PSKS merupakan program pemberian bantuan dana simpanan dari pemerintah untuk membangun keluarga produktif dan pemberdayaan masyarakat miskin. Sekitar 25 persen masyarakat miskin atau 15,5 juta jiwa telah memiliki KPS.
Presiden Direktur PT Pos Indonesia Budi Setiawan mengatakan alokasi dana untuk program KPS mencapai Rp 6,2 triliun. Masing-masing kepala keluarga akan mednapatkan Rp 400 ribu yang bisa dicairkan melalui kantor Pos. Dari mandat yang diberikan pemerintah melalui Kementrian Sosial, PT Pos mendapatkan fee sekitar 1-2 persen dari nilai transaksi yang ada, atau sekitar Rp 124 miliar.
"Total biaya memang cukup besar, total biaya ini akan kita sampaikan ke kementrian. Antara satu hingga dua persen dari biaya yang disalurkan. Ini tidak menimbulkan keuntungan besar, tapi juga tidak boleh rugi karena penyaluran juga mahal," ujar Budi, Senin (3/11).
Pemberian bantuan dana PSKS dari pemerintah dilakukan melalui dua cara yaitu melalui simpanan giropos sebanyak 14,5 juta rumah tangga sasaran dan 1 juta rumah tangga sasaran yang akan disalurkan melalui mandiri e-Cash. Pencairannya hanya bisa dilakukan melalui kantor pos.
Bagi penerima PSKS melalui e-Cash Mandiri, akan disertakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang fungsinya menggantikan KPS, SIM Card untuk MAndiri e-Cas, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hingga akhir tahun, PT Pos menargetkan laba hingga Rp 312 miliar. Sampai Desember mendatang, PT Pos menargetkan membukukan pendapatan hingga Rp 4,6 triliun.
Sebanyak Rp 4,3 triliun diperoleh dari pendapatan PT Pos, sementara Rp 300 miliar dari pendapatan anak usaha. Bisnis online menjadi faktor pendorong kinerja PT Pos Indonesia tahun ini.
Pertumbuhan bisnis online mendorong kontribusi pengiriman paket meningkat hingga 30 persen. Budi mengatakan pengiriman surat dan paket masih mendominasi bisnis PT Pos hingga 50 persen. Jasa keuangan dan ritel masing-masing berkontribusi 38 dan 9 persen bagi bisnis PT Pos.
Kerjasama dengan pemerintah dalam hal penyaluran bantuan, kata Budi akan meningkatkan kontribusi bisnis di sektor jasa keuangan. Dari sisi remitansi, tahun ini diperkirakan pendapatan mencapai Rp 170 miliar. Remitansi masih didominasi dari Malasyia, Timur Tengah, Hong Kong, Korea dan Taiwan.
Di tahun 2015, PT Pos menargetkan pendapatan hingga Rp 5,6 triliun dengan laba mencapai Rp 405 miliar. Beberapa program baru akan diluncurkan untuk mendorong pendapatan ini. PT Pos, kata dia akan bekerjasama dengan penampung ONH dan bekerjasama dengan biro TKI untuk meningkatkan pendapatan dari sisi remitansi. Untuk meningkatkan pendapatan, PT Pos juga akan meningkatkan kerjasama untuk pembayaran seperti listrik dan pajak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika