REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan sikap terkait wacana penambahan komisi. Meski baru wacana, ketua umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romy) mengaku PPP sulit untuk menerima wacana tersebut.
"Kecenderungannya (PPP) sulit menerima penambahan komisi," katanya di gedung DPR, Senin (3/11).
Menurutnya, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), termasuk PPP kubunya dia, sampai saat ini belum memutuskan penerimaan penambahan komisi. Sebab, kata dia, wacana yang muncul itu harus dilihat motivasinya terlebih dahulu.
Pecahnya komisi berarti ada penambahan pimpinan. Jumlah pimpinan dari 11 komisi, lima badan serta satu mahkamah dewan saat ini sebanyak 67 pimpinan. Jika penambahan hanya untuk mengakomodir KIH, kata dia, bukan itu yang dicari. "Ini ujung-ujungnya apa," ujarnya.
Menurutnya, KIH masih tetap ingin mengajukan opsi proporsionalitas dalam rangka menjaga kondusifitas pengelolaan kerja dewan. Selain itu, juga sebagai asas representasi terhadap hasi pemilihan legislatif. Jalan yang paling baik, kata dia, adalah duduk bersama untuk membicarakan kembali.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui adanya wacana penambahan jumlah komisi baru di DPR. Wacana ini muncul sebagai respons atas protes KIH yang gagal meraih kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Sesuai informasi dari sekretariat jendral (setjen) DPR, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan penambahan jumlah komisi masih bisa dimungkinkan. "Kapasitas setjen dan ruang memungkinkan menambah tiga komisi," ujarnya.
Saat ini, KMP telah menyapu bersih seluruh posisi pimpinan di komisi dan AKD di DPR. Gara-gara hal ini, KIH tidak kebagian jatah dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika