REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dualisme pimpinan yang terjadi di DPR RI masih berlanjut. Penyelesaian konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum menemui titik terang.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf menilai pimpinan parpol harus ikut menyelesaikan kisruh antar koalisi ini. Seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati sebagai partai pemenang dalam pemilihan umum.

"Di kisruh ini omongan Mega (Megawati) lebih didengar dibanding Jokowi sebagai Presiden," kata Maswadi saat dihubungi Republika, Senin (3/11).

Menurutnya, hal ini sudah terbukti dengan statemen Presiden yang diusung KIH ini sudah meminta adanya persatuan di tubuh DPR, namun kisruh masih berlanjut. Jadi, kunci untuk membuka pintu penyelesaian konflik antar koalisi ini terletak di tangan Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu.

Maswadi menambahkan kisruh yang terjadi di DPR seharusnya tidak terjadi kalau parpol anggota KIH legowo dengan hasil dinamika politik di DPR. Menurutnya, meskipun PDIP sebagai pemenang pemilihan umum, tapi KMP berhasil mengalahkan KIH dalam lobi politiknya sehingga pimpinan DPR dikuasai dari KMP.

"KIH harus menerima permainan itu sebagai pil pahit," imbuh Maswadi.

Artinya, adanya pimpinan DPR tandingan oleh KIH ini karena koalisi yang dimotori oleh PDIP ini tidak mau menerima kekalahan. Padahal, koalisi juga termasuk bagian dari demokrasi. Sebagai parpol pemenang pemilu, kata Maswadi, tidak serta merta PDIP juga harus menguasai pimpinan DPR. Pimpinan parpol harusnya bertemu untuk mencari solusi dari permasalahan ini agar DPR segera bekerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika