REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menghapus jatah uang makan untuk pegawai negeri sipil (PNS) karena anggarannya dialihkan untuk program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono mengatakan, dalam pembahasan anggaran pembahasan di tingkat eksekutif, dana untuk uang makan PNS sudah dihapus sehingga tidak dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015.
"Tim anggaran memang tidak memasukkan pos dana untuk uang makan PNS di KUAPPAS karena sudah dihapus. Anggaran untuk uang makan PNS ini kami alihkan untuk program yang lebih prioritas. Kalau dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti ada tambahan anggaran, kami bisa mengusulkan anggaran untuk jatah uang makan PNS," katanya.
Dalam KUAPPAS 2015, Wali Kota Malang Moch Anton menghapus anggaran untuk makan dan minum PNS, padahal dalam APBD 2014, pemkot menganggarkan dana untuk kebutuhan tersebut sebesar Rp9 miliar.
Alasan wali kota menghapus uang makan dan minum PNS tersebut karena perolehan dana alokasi khusus (DAK) Kota Malang pada 2015 turun. DAK yang sebelumnya sebesar Rp30 miliar, sekarang hanya Rp500 juta.
"Para PNS sudah mendapatkan tunjangan penghasilan. Jadi, kalau sekarang uang makannya dihapus, tidak akan jadi masalah," kata Suko Wiyono.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji berharap uang makan bagi PNS pada tahun 2015 tetap dialokasikan dalam APBD.
"Harapan saya, jatah uang makan bagi PNS ini tidak saja dipertahankan dan tetap dialokasikan dalam APBD, tetapi nominalnya pun juga ditambah, saya kira Pak Wali Kota pun juga berharap demikian," tegas Sutiaji.
Menurut politikus dari PKB itu, uang makan bagi PNS harus tetap ada karena akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. Alokasi anggaran uang makan PNS bisa disiasati dengan mengurangi nominalnya, kalau sebelumnya sebesar Rp20 ribu per hari, sekarang bisa dikurangi menjadi Rp15 ribu per hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika