REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan dilanjutkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Basuki Hadimoeljono mengatakan proyek tersebut tidak memperoleh dukungan politik dari pemerintahan Jokowi.
Basuki menjelaskan proyek JSS hanya dapat berjalan jika layak secara teknis dan mendapat dukungan sosial, politik, dan ekonomi. Ia menuturkan secara teknis Kemenpupera mengaku sudah siap. Tetapi jika tidak mendapat dukungan politik maka mega proyek itu tidak dapat dilaksanakan. Basuki mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan dari bappenas.
"Masalah ini belum dibahas dalam sidang kabinet tapi kalau dilihat dari running textnya sudah dibilang tidak akan lanjut dan kita akan ikuti keputusan itu," kata Basuki pada Selasa (4/11) di Jakarta.
Pembangunan JSS masuk program 'Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia' (MP3EI) yang bertujuan meningkatkan perekonomian wilayah Jawa dan Sumatera. Pembangunan JSS itu seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun sampai saat ini belum direalisasikan.