REPUBLIKA.CO.ID,  BALAI KOTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai pembelian mobil dinas baru untuk seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah juga ketua serta anggota DPRD memakan biaya lebih besar dibanding dengan menyewa. Hal itu, karena dengan meminjam, biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan roda empat tersebut sudah menjadi tanggung jawab perusahaan penyewaan mobil.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pemprov dapat lebih berhemat dengan tidak membeli mobil dinas baru. Bahkan, menurutnya di negara luar hal itu wajar dilakukan, termasuk untuk pejabat golongan tinggi serta pimpinan dewan.

"Di luar negeri ternyata sudah biasa mobil dinas itu bukan dari dibeli, tapi disewa. Ini karena memang jauh lebih hemat. Tapi besok kami akan bicarakan lagi" ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa (4/11).

Ia menjelaskan pembelian maupun penyewaan mobil dinas baru untuk pejabat di lingkungan Pemprov DKI termasuk DPRD akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Selain itu, pejabat SKPD yang tidak menggunakan mobil dinas akan diberi tunjangan kendaraan sebesar Rp 12 juta. Namun, belum diketahui jumlah tunjangan untuk anggota DPRD yang tidak ingin menggunakan mobil dinas.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Steven S Musa mengatakan siap mengikuti apapun kebijakan yang diinginkan Pemprov DKI. Ia juga menyarankan mobil dinas yang akan diberikan pada pejabat SKPD dan DPRD tidak perlu mewah. Menurutnya, jauh lebih penting agar kendaraan tersebut sesuai saat dibawa ke seluruh lingkungan masyarakat yang ada di Ibu Kota.

"Tidak perlu yang mewah untuk mobil dinas ini. Kalau bisa yag biasa saja agar fleksibel untuk dibawa ke permukiman warga," ujar Steven.