REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Rabu (6/11) menilai kasus pembunuhan terhadap dua warga negara Indonesia di Hong Kong seharusnya membuat pemerintah segera membenahi mekanisme pengiriman pekerja.

"Kasus ini menjadi ujian, pemerintah agar mengubah sistem warisan pemerintah sebelumnya," kata Anis.

Ia menerangkan, sistem tersebut terkait proses perekrutan, penempatan, hingga pengawasan. "Banyak sekali bolong, ini kan mengirim orang bukan kirim barang. Kirim barang saja harus jelas alamatnya, ini kirim orang tapi tidak jelas," kata Anis.

Ia menyoroti buruknya proses perekrutan buruh migran ini karena pemerintah menyediakan ruang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk memonopoli sektor tersebut.