REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT, KALTENG -- Salah seorang tokoh adat mengemukakan bencana kebakaran lahan dan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, karena banyak masyarakat yang melupakan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan.
"Ini dampak kita melupakan kearifan lokal yang diajarkan para leluhur kita. Sejak dulu sudah ada aturan-aturan yang diajarkan kepada kita dalam membuka lahan tanpa harus merusak lingkungan," kata tokoh adat Kotawaringin Timur, Dewin Marang, di Sampit, Kamis (6/11).
Pria yang menjabat Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan, Kotawaringin Timur, ini menjelaskan, leluhur suku Dayak di masa lalu punya norma tersendiri tentang cara membuka lahan dan itu sangat ditaati meski tidak tertulis.
Berbagai pertimbangan dijadikan pedoman sebelum memutuskan membuka lahan dengan cara pembakaran. Di antaranya dengan melihat kondisi cuaca, arah angin, sumber air, waktu membakar hingga membuat batas agar api tidak meluas.
Namun yang terjadi saat ini, banyak orang yang membersihkan lahan dengan cara pembakaran tidak terkendali. Akibatnya api dengan cepat meluas ke lahan lainnya, bahkan menimbulkan kabut asap yang sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.
"Kalau dulu, walau areal yang dibakar luas tapi tetap terkendali karena memang dijaga dan tetap mempertimbangkan kondisi. Kalau sekarang, banyak yang membakar lahan dengan sembarangan sehingga membuat api tidak terkendali," ucap Dewin.
Tokoh yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur ini mengajak seluruh masyarakat untuk menyadari masalah ini. Dampak pembakaran lahan sangat mengganggu masyarakat luas.
Dia meminta masyarakat kembali pada kearifan lokal yang sudah diajarkan para pendahulu daerah ini. Pengelolaan lahan bisa dilakukan dengan baik dengan hasil yang maksimal tanpa harus menimbulkan kerusakan.
Pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengatasi situasi saat ini agar kebakaran lahan dan kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Masyarakat juga diminta membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika