REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan dirinya tidak sependapat apabila pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Nopember ini.
"Ya komitmennya dulu memberantas mafia migas. Itu dulu yang dilakukan dan setelah itu baru membicarakan kenaikan harga BBM," kata FX Hadi Rudyatmo yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta menjawab pertanyaan wartawan seputer tentangan rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Kamis.
Ia mengatakan pengurangan subsidi BBM bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi beban anggaran negara di bidang energi.
Pemerintah, lanjutnya, harus menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir dalam persoalan energi.
Pengurangan subsidi tidak akan menyelesaikan persoalan jika mafia minyak dan gas tetap masih berkeliaran, kata FX Hadi Rudyatmo yang akrab dipnggil Rudy.
Ia mengatakan kenaikan harga BBM juga diminta tidak dipukul rata, artinya kenaikan harga BBM hanya diperuntukkan bagi mobil pribadi.
Harga BBM bisa dinaikkan menjadi Rp11.000 per liternya atau sama dengan harga BBM di Malaysia.
Dikatakan kenaikan harga BBM bagi mobil pribadi sudah layak dilakukan.
"Mereka yang memiliki mobil pribadi sudah puluhan tahun menikmati BBM bersubsidi. Padahal yang punya orang-orang kaya. Tapi kalau motor jangan dulu," katanya.
Rudy mengancam bakal menggelar aksi demo jika pemerintah tetap berkukuh menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Dua tahun lalu, Rudy juga sempat memimpin demo menolak rencana pengurangan subsidi BBM.
Saat itu dia masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta mendampingi Joko Widodo yang menjabat sebagai Wali Kota. "Saya siap untuk memimpin aksi," katanya.
Wali Kota Surkarta berkeyakinan bahwa kebijakan tersebut bakal menyengsarakan masyarakat kecil.
Bahkan, lanjutnya, kini isu rencana kenaikan harga BBM sudah berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan membuat resah masyarakat.
"Seharusnya jangan diopinikan dulu. Matangkan dulu rencananya dan komitmennya memberantas mafia migas itu dulu dijalankan," katanya.
Ia mengatakan penolakan terhadap rencana itu merupakan sikap kader partai yang konsisten.
PDI Perjuangan telah membuat buku putih yang berisi alasan partai dalam menolak kebijakan pencabutan subsidi BBM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika