REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan siap tidak populer terkait kebijakan bahan-bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mengingat hal itu hanya membebani anggaran negara dan tidak produktif.

"Ada yang bilang nanti tidak populer, saya jadi pemimpin bukan untuk populer, kok. Itu tanggung jawab pemimpin, kebijakan pasti ada risikonya," katanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/11).

Ia mengatakan, selama lima tahun, jumlah subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 714 triliun. Sementara untuk infrastruktur hanya Rp 577 triliun dan Kesehatan Rp 202 triliun.

"Apa yang ada di dalam bayangan bapak-ibu semuanya. Kita ini boros, kita ini konsumtif. Yang justru kita bakar Rp 714 triliun tiap hari. Coba kalau ini dibuat bendungan jadi berapa? Kalau Rp 400 M satu bendungan, bisa menjadi 1.400 waduk," katanya.

"Saya ingin memberikan kesadaran pada kita semuanya. Ada yang tidak betul harus dibetulkan. Oleh sebab itu, subsidi BBM kita alihkan dari konsumtif ke tempat yang produktif. Itu tadi, ke irigasi, bendungan, subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, mesin untuk nelayan," papar dia.

Sampai saat ini, tambah Jokowi, pemerintah masih menghitung kebijakan mengurangi subsidi BBM tersebut.

"Kalau kalkulasinya sudah matang, kartu perlindungan sudah matang, kemungkinan bulan ini belum bisa saya sampaikan, kalau sudah saya putuskan kalian akan tahu," katanya.