REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk menentukan langkah wadah tunggal Koperasi Indonesia ini dalam lima tahun ke depan.
Munas yang berlangsung mulai Jumat (7/11) hingga Sabtu (8/11), akan membahas sejumlah agenda penting. Antara lain Rencana Strategis (Renstra) Dekopin 2014-2019, RUU Perkoperasian yang baru serta Pemilihan Ketua Umum Dekopin Periode 2014-2019.
Sejumlah nama calon telah diusulkan oleh para pemilik suara. Selain Nurdin Halid yang saat ini menjabat Ketua Umum Dekopin, terdapat sejumlah nama seperti Ketua Inkowapi Sharmilla Yahya, Ketua Umum Dekopinwil Jawa Barat Rully Indrawan, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.
“Kami memang mendorong kalangan gerakan koperasi untuk mengajukan nama calon, berdasarkan pertimbangan mereka sendiri,” ujar Wakil Ketua Umum Dekopin Agung Sujatmiko, dalam keterangan tertulis, Jumat (7/11).
Pemilik suara dalam Munas Dekopin adalah induk-induk anggota Dekopin, Dekopinwil, dan Dekopinda seluruh Indonesia, dengan jumlah sekitar 570 suara.
"Pengajuan nama calon sejak lama juga menunjukkan tingginya tingkat kepedulian gerakan koperasi dalam menetapkan Ketua Umum Dekopin," ujar Agung.
Agenda penting lainnya adalah membahas "Blueprint Visi 2045: Koperasi Pilar Negara". Pembahasan ini akan menjadi hal yang strategis karena dibahas di masa-masa awal pemerintahan baru Indonesia.
“Dekopin berusaha memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah baru, antara lain dengan merumuskan cetak biru Visi 2045: Koperasi Pilar Negara,” ungkap Agung.
Gagasan koperasi pilar negara sendiri sudah digulirkan Dekopin hampir satu tahu lalu, dan dikomunikasikan secara intensif ke berbagai kalangan strategis, dan mendapatkan respons yang baik.
Pengamat politik Boni Hargens menilai, koperasi pilar negara sesuai dengan visi dan misi Jokowi yang sangat jelas memihak pada perekonomian nasional berbasis koperasi dan kerakyatan.
“Kebersamaan dan solidaritas atau gotong royong adalah kelebihan Indonesia dan tembakan maut atas liberalisasi ekonomi dunia dan kapitalisme yang menggurita, " tegas Boni, “Koperasi bukan lagi alternatif tetapi menjadi bagian dari ekonomi kerakyatan Indonesia.”
Dalam Munas turut hadir Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga, serta beberapa pejabat negara dan organisasi internasional seperti Bapenas, Kemendagri, Bank Dunia, ILO, dan Rektor IPB mewakili pihak kampus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika