REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, dan sekaligus menjadi kekuatan penopang utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, termasuk realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Kebijakan strategis Pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah," ujar Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (7/11).
Ia melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera merupakan kebijakan yang tepat sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan.
"PDIP meyakini bahwa Pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi, melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MoU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp15 triliun," papar Hasto.
Namun, harus dilihat juga, bahwa Jokowi memang mewarisi 'bom waktu' terkait buruknya kondisi fiskal akibat target pajak yang selama tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai, beban 'carry over' subsidi tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan.
Oleh karena itu, kata Hasto, upaya merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat dengan beban hutang merupakan skala prioritas kebijakan Jokowi.
"Memang tidak mudah, tetapi itulah yang dihadapi Jokowi tanpa bermaksud menyalahkan atas buruknya kondisi perekonomian yang diwariskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tugas pemimpinlah untuk membereskan hal tersebut dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM merupakan obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat," jelasnya.
Menurut dia, saat kebijakan tersebut diambil, maka rakyat akan melihat kebijakan perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh akan semakin deras mengalir ke rakyat.
"Dengan menegaskan posisi politik sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan tersebut maka PDIP akan mengawal bersama dengan seluruh harapan rakyat untuk hidup lebih baik," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika