REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, dan sekaligus menjadi kekuatan penopang utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, termasuk realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan strategis Pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah," ujar Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (7/11).

Ia melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera merupakan kebijakan yang tepat sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan.

"PDIP meyakini bahwa Pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi, melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MoU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp15 triliun," papar Hasto.