REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui kini mempunyai tanggung jawab yang besar, dalam membenahi permasalahan menyangkut kelautan dan perikanan di Indonesia. Susi pun mengaku kalau bukan karena Jokowi, ia tidak akan mau menjadi seorang menteri.

"Terus terang saja, kalo bukan karena Pak Jokowi dan dengan cara Pak Jokowi dan prinsip Pak Jokowi dan cara pola pikir Pak Jokowi saya tidak akan menerima pekerjaan ini," ujarnya, Jumat (7/11).

Susi memandang bahwa Presiden Joko Widodo betul-betul menginginkan perubahaan. Hal itu menjadi salah satu pemicu semangatnya dalam memperbaiki kehidupan para nelayan di Indonesia.

"Memberikan maksimal mungkin manfaat dari laut yang kita  punya kepada kita bangsa sendiri para nelayan," katanya.

Susi juga bertekad untuk memaksimalkan potensi kelautan Indonesia. Berbagai gebrakan telah dia lakukan untuk mencegah pencurian ikan, termasuk kebijakan moratorium izin kapal.

"Jangan sampai yang nikmatin semua orang luar, nanti semua sudah rusak kita tingal menikmati yang ada," jelasnya.

Dalam ajang silaturahim dengan awak media ini, Susi memaparkan rencana kerjanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa gebrakannya antara lain moratorium izin kapal, larangan transhipment di tengah laut, penyempurnaan izin perizinan usaha perikanan tangkap (11 dokumen dari 3 kementerian), perizinan ke pelayanan terpadu satu pintu.

Susi juga akan melakukan modernisasi sistem data dan informasi perikanan, aturan untuk melacak dan mengontrol VMS (vessel monitoring system), pembentukan Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan juga pembentukan tim kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga yang didampingi oleh KPK, BPKP, dan ICW.

Ikuti Whatsapp Channel Republika