REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh calon ketua umum Partai Golkar menolak manuver pengurus DPP Partai Golkar yang akan menambah persyaratan bagi pertarungan calon ketua umum di Munas Partai Golkar.

Tujuh calon ketua umum Partai Golkar siang tadi melakukan pertemuan di Hotel Dharmawangsa Jakarta Selatan, Jumat (7/11). Tujuh calon ketum tersebut adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Erlangga Hartarto, MS Hidayat, Hajriyanto Y Tohari, Agus Gumiwang, dan Zainuddin Amali.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan terkini seputar jelang pelaksanaan Munas IX Golkar tahun 2015 mendatang. Setelah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 3,5 jam ini,  mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang ditujukan kepada DPP Golkar.

"Penetapan syarat-syarat calon ketua umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan  AD/ART Partai Golkar yang telah diputuskan dalam forum Munas partai Golkar. Sehingga tidak perlu ada penambahan  atau pengurangan persyaratan yang mengada-ada," kata Agung Laksono mewakili tujuh calon ketua umum lainnya.

Mewakili tujuh calon ketum lainnya, Agung mengatakan ketujuh calon ketua umum menginginkan agar kontestasi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi demokrasi dengan sportif dan adil.

Pandangan bersama dari  Pernyataan bersama ini dilakuka guna mengantispasi kompetisi yang tidak sehat di dalam tubuh partai.

Sementara itu Priyo Budi Santoso yang juga hadir mengatakan Golkar adalah partai yang telah ikut membesarkan proses demokrasi di Indonesia selama 50 tahun. Untuk itu sudah sepantasnyalah partai berlambang beringin ini untuk menjunjung tinggi demokrasi dalam pemilihan ketua umum Golkar.

"Golkar itu sudah warnai demokrasi 50 tahun. Kami termasuk yang banyak berikan prakarsa atas matangnya demokrasi Indonesia. Untuk rumah tangga kami juga harus dilaksanakan," ucap Priyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika