REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh calon Ketua Umum Partai Golkar menggelar pertemuan tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/11) siang. Pertemuan iitu bertujuan untuk membahas perkembangan terkini seputar jelang pelaksanaan Munas IX Golkar tahun 2015 mendatang.

Usai pertemuan, tujuh calon ketum ini mengeluarkan pernyataan bersama yang ditujukan kepada DPP Golkar. Diantaranya mendesak agar Ketua Umum Golkar dan juga jajaran pengurus DPP Golkar untuk tidak melakukan penambahan ataupun pengurangan persyaratan untuk kontestasi di Munas yang akan datang.

"Penetapan syarat-syarat calon ketua umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan  AD/ART Partai Golkar yang telah diputuskan dalam forum Munas partai Golkar. Sehingga tidak perlu ada penambahan  atau pengurangan persyaratan yang mengada-ada," kata Agung Laksono mewakili tujuh calon ketua umum lainnya.

Dalam pernyataan tersebut, Agung menyebut ketujuh calon ketua umum menginginkan agar kontestasi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi demokrasi dengan sportif dan adil. Pandangan bersama dari tujuh calon ketum yang terdiri dari Agung Laksono, Erlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, MS Hidayat, Hajriyanto Y Tohari, Agus Gumiwang, dan Zainuddin Amali.

Pernyataan bersama ini menurut  Agung dilakuka guna mengantispasi kompetisi yang tidak sehat di dalam tubuh partai. Sementara itu Priyo Budi Santoso yang juga hadir mengatakan Golkar adalah partai yang telah ikut membesarkan proses demokrasi di Indonesia selama 50 tahun.

Untuk itu sudah sepantasnyalah partai berlambang beringin ini untuk menjunjung tinggi demokrasi dalam pemilihan ketua umum Golkar. "Golkar itu sudah warnai demokrasi 50 tahun. Kami termasuk yang banyak berikan prakarsa atas matangnya demokrasi Indonesia. Untuk rumah tangga kami juga harus dilaksanakan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika