REPUBLIKA.CO.ID, OUAGADOUGOU -- Partai oposisi, kelompok sipil dan pemimpin keagamaan menyepakati rencana sebagai pedoman pemerintah transisi menyelenggarakan pemilihan umum, Ahad lalu.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraan berhari-hari di ibukota Ouagadougou. Pedoman itu akan disampaikan kepada kepala pemerintahan sementara Letnan Kolonel Isaac Zida. Perwakilan militer tidak berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

Dalam kesepakatan itu disebutkan adanya pembentukan parlemen transisi beranggotakan 90 orang. Parlemen itu terdiri dari 10 perwakilan militer, 40 dari oposisi dan 30 dari kelompok sipil. Sisa 10 kursi akan dialokasikan untuk kelompok lain, termasuk mantan sekutu politik mantan presiden Blaise Compaore.

Pemerintah sementara diusulkan. Sebanyak 25 anggota pemerintahan tidak diizinkan mengikuti pemilihan presiden dan legislatif yang akan digelar tahun depan.

"Ini adalah dokumen yang mempersatukan semua orang. Kini poin pentingnya adalah memilih orang yang akan memimpin transisi," ujar kepala kelompok oposisi partai People's Movement for Progress (MPP) Roch Marc Christian Kabore, Dilansir dari Reuters, Senin (10/11).

Zida berjanji akan segera menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin transisi sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika