REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak ingin menjadi sekadar pasar bagi tarik menarik kepentingan ekonomi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina.
Ia menekankan Indonesia belum akan memasuki baik Kemitraan Trans Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) maupun Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area Asia Pacific/FTAAP) sampai integrasi ekonomi keduanya memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
"Saya kira, kita belum akan masuk ke sana, kita harus kalkulasi lagi produk-produk apa saja yang bisa dipasarkan dalam integrasi ekonomi kawasan itu, dan menguntungkan rakyat," kata Presiden yang biasa disapa Jokowi itu usai rangkaian pertemuan bilateralnya dengan pemimpin ekonomi APEC di Beijing, Senin malam.
Pertemuan APEC di Beijing 5-12 November di Tiongkok ini mendorong kesepakatan pemberlakuan FTAAP pada 2025 yang didahului studi kelayakan pada 2015-2016.
Pembentukan FTAAP telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 untuk mengatasi dampak negatif meningkatnya Regional Trade Agreement (RTA) dan FTA di Asia Pasifik.
RTA dan FTA itu adalah salah satu preferensi negara-negara di dunia saat ini dalam hal pendekatan liberalisasi perdagangan kawasan. FTAAP ditengarai sebagai upaya menuju Regional Economy Integration (REI) untuk kesejahteraan bersama di kawasan.
Namun, selama pembahasan di APEC 2014, niat Tiongkok itu dipertanyakan dengan telah adanya TPP yang diinisiatifi Amerika Serikat dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) di antara negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dengan enam mitra dagangnya.
TPP adalah kesepakatan perdagangan bebas yang diikuti oleh tujuh belas negara Asia-Pasifik yang juga diikuti beberapa negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.
Sedangkan RCEP sendiri di tingkat global menjadi rival bagi negosiasi serupa yang diinisiasi Amerika Serikat, yakni TPP, di mana Tiongkok tidak menjadi anggota.
"Indonesia tidak mau ditarik-tarik untuk kepentingan mereka (AS dan Tiongkok). Saya tidak mau, lebih baik kita bertarung secara fair. Jangan kita diminta membuka pasar untuk dibanjiri produk mereka, tetapi produk-produk kita sulit masuk ke pasar mereka, padahal produk kita itu banyak dihasilkan oleh rakyat," tutur Presiden Jokowi.
Ia mencontohkan komoditi rotan, kelapa sawit dan ikan. "Itu kan jelas produk yang sebagian besar dihasilkan rakyat, kelapa sawit tidak semua dikelola perusahaan besar, tetapi ada juga petani, hampir 40 persen, kan besar juga," katanya.
Presiden Jokowi menegaskan Indonesia harus tegas untuk tidak terseret tarik menarik kepentingan negara besar dalam integrasi ekonomi kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika