Selasa 11 Nov 2014 13:17 WIB

Novanto: Kesepakatan KMP dan KIH Tidak Perlu Revisi UU MD3

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Erdy Nasrul
Ketua DPR RI, Setya Novanto.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ketua DPR RI, Setya Novanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan kesepakatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tentang penambahan jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan (akd) tidak perlu merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

"Tidak pasal yang diubah," kata Novanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (11/11).

Novanto mengatakan KIH dan KMP akan segera menandatangani kesepakatan. Namun dia tidak mendetailkan kapan waktunya. "Secepatnya," ujar Novanto.

Penambahan jumlah pimpinan akd dilakukan berdasarkan kesepakatan antara KIH dan KMP. Selanjutnya kesepakatan akan ditandatangani seluruh pimpinan fraksi. "Semua dasarnya kesepakatan bersama antara Pramono (Anung) di KIH dan KMP Idrus (Marham) dan Hatta (Rajasa)," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement