REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengingatkan bupati dan wali kota di daerah itu untuk tidak melakukan aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, apalagi sampai ikut turun demonstrasi ke jalan.
"Bupati dan wali kota merupakan kepala pemerintahan di daerah yang menjadi satu kesatuan dengan pemerintah pusat, karena itu harus mendukung semua kebijakan dari pemerintah, termasuk jika rencana kenaikan harga BBM jadi dilaksanakan," katanya di Padang, Selasa (11/11).
Menurut dia, kesolidan pemerintahan harus terjadi di pusat hingga daerah. Dia mengakui, sebagai pribadi mungkin ada penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tetapi sebagai seorang kepala daerah pendapat pribadi itu tidak seharusnya diekspresikan.
"Bahkan jika partai pendukung kepala daerah itu menolak kenaikan harga BBM, kepala daerah tetap harus berada pada posisinya sebagai sebuah kesatuan dengan pemerintah pusat," kata dia.
Terkait rencana kenaikan harga BBM itu, Gubernur Irwan Prayitno mengatakan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/ Wali kota se-Sumatera Barat untuk menyamakan visi dalam menanggulangi efek yang terjadi di tengah masyarakat.
"Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kapolda Sumbar agar langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM ini bisa dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik," kata dia.
Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Wali kota se-Sumatera Barat itu digelar di salah satu hotel di Padang 11-12 November 2014. Energi sumbar daya mineral dan ketahanan pangan menjadi isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Ikut dalam pertemuan itu Gubernur Irwan Prayitno, Ketua DPRD provinsi Hendra Irwan Rahim, para kepala daerah di Provinsi Sumbar, pejabat dari Polda, Korem, Lantamal dan sejumlah pejabat dinas/instansi terkait dari seluruh daerah di Sumatera Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika