REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menegaskan akan membantu mempersiapkan lahan untuk proyek pemerintah. Menurutnya, penyediaan lahan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 22/2012.

"Penyediaan lahan untuk kepentingan umum. Itu jelas kepada pemerintahan termasuk BUMN bisa melakukan langkah itu," jelas Ferry. 

Ferry pun menegaskan langkah pembebasan lahan sudah direncanakan sejak awal. "Tidak muncul ketika programnya sedang berjalan. Tahun sekian sudah ada lahan cepat untuk mempersiapkannya dari kementerian agraria dan tata ruang ini," katanya.

Sementara itu, terkait pembangunan pembangkit listrik, Ferry mengatakan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Meskipun begitu, ia yakin proyek ini dapat dijalankan. 

Ferry mengatakan terdapat sejumlah kendala dalam menjalankan proyek ini, salah satunya koordinasi lintas sektor. Menurutnya,koordinasi antar antar kementerian ini sangatlah penting. "Jadi jangan lama-lama tertunda-tertunda hanya karena koordinasi," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pelaksanaan pembangunan percepatan listrik secara menyeluruh akan dilakukan di berbagai daerah, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika