Selasa 11 Nov 2014 14:33 WIB

Kebijakan Maritim, Jokowi Dapat Dukungan Operator Pelayaran

Rep: Riga Iman/ Red: Winda Destiana Putri
As a maritime country Indonesia actively contributes to the world's maritim. (illustration)
Foto: Antara/Fadlansah
As a maritime country Indonesia actively contributes to the world's maritim. (illustration)

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Sejumlah pengusaha pelayaran di Kepulauan (Kepri) mendukung kebijakan pembangunan maritim pemerintah Jokowi. Namun, upaya pembangunan tersebut harus melibatkan operator pelayaran yang ada.

"Ke depan sektor maritim dapat diberi kesempatan untuk berkembang,'' ujar Direktur Pelaksana PT Pelnas Baruna Jaya Askari Ali Makasau kepada wartawan dan perwakilan Jasa Raharja Kantor Pusat, Selasa (11/11).

 

Menurut Askari, idealnya operator bisa turut serta dalam program tersebut. Sehingga proses pembangunan kemaritiman bisa berjalan dengan baik.

Selama ini, operator pelayaran terhambat dengan pemberian sertifikat kapal dan izin trayek yang harus melalui pemerintah pusat.

Setelah itu proses sertifikasi juga harus melewati pemerintah daerah. Idealnya, pemberian sertifikasi dapat dilakukan di daerah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement