REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Presiden Joko Widodo harus meminta klarifikasi lebih dulu kepada Cina sebelum menentukan posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan.
"Terkait konflik Laut Cina Selatan, Presiden Jokowi harus menyampaikan bahwa Presiden ingin mendapatkan klarifikasi terlebih dahulu dari pemerintah Cina terkait Nine Dashed Line (garis sembilan titik) sebelum melanjutkan perannya sebagai juru damai yang jujur," kata Hikmahanto melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (12/11).
Hikmahanto mengatakan, Presiden Jokowi dapat meminta klarifikasi itu dalam forum KTT ASEAN di Myanmar yang berlangsung saat ini hingga 13 November 2014.
Dia mengatakan Nine Dashed Line berpotensi tumpang tindih dengan laut Indonesia di daerah Natuna.
Dengan demikian apabila Indonesia dirugikan maka menurut Hikmahanto, Indonesia sebaiknya mundur sebagai juru penengah yang jujur dalam konflik Laut Cina Selatan dan untuk selanjutnya, Indonesia memposisikan memiliki sengketa dengan Cina.
KTT ASEAN berlangsung 12-13 November 2014 di Myanmar. Presiden Jokowi telah berada di sana untuk menghadiri forum internasional tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika