REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikabarkan akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) dini pada akhir tahun ini.
Abe juga direncanakan akan menunda kenaikan pajak yang tengah digodok partai dan mitra koalisinya di parlemen. Laporan media setempat mengatakan bahwa Abe memutuskan untuk menunda kenaikan pajak dari 8 % menjadi 10 % seperti yang gencar dikabarkan.
"Ada banyak laporan yang berbeda di sejumlah media," ujar Pemimpin Partai New Komeito, Natsuo Yamaguchi, dalam konferensi pers, seperti dilansir Japan Today, Kamis (13/11).
Sebelumnya dikabarkan kemarin bahwa Abe akan menyelenggarakan Pemilu Dini pada bulan depan, dengan kemungkinan terjadi pada tanggal 14 Desember 2014.
Sebuah sumber pemerintah Jepang mengatakan pula bahwa Pemilu Dini merupakan salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan.
"Jika Abe tidak melakukan pemilihan sekarang, dia akan kehilangan kredibilitas," kata sebuah sumber dari oposisi.
Abe yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2006-2007 terpilih pada 2012 lalu menyusul kemenangan telak partainya, Partai Demokrasi Liberal (LDP) atas Partai Demokrasi (DPJ).
Abe saat kampanyenya lalu menjanjikan akan mengakhiri stagnasi ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat dan kebijakan moneter yang lebih longgar. Namun, oleh sejumlah ahli ekonomi mengatakan tidak ada yang baru dalam kebijakan Abe atau 'Abenomics'.
Kenaikan pajak dari 5% menjadi 8% semakin memperburuk popularitas Abe dalam dua bulan terakhir. Selain itu, hantaman isu skandal politik sejumlah kabinetnya yang mengundurkan diri menambah kelam citranya.
Seorang anggota LDP yang tidak disebutkan namanya menyatakan Abe seharusnya segera menggelar Pemilu Dini mengingat terus merosotnya dukungan publik untuk dirinya saat ini.Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh NHK TV yang dirilis pada Senin lalu menunjukan dukungan publik untuk Abe anjlok menjadi 44% yang merupakan angka terendah bagi dirinya.
"Politisi mulai percaya akan ada pemilu dan ini adalah perubahan besar yang akan sulit untuk dihentikan," kata analis politik veteran Minoru Morita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika