Kamis 13 Nov 2014 04:43 WIB

Menteri Jokowi Ini Siap Terima Kritikan Melalui Medsos

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Winda Destiana Putri
Ferry Mursyidan Baldan
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Ferry Mursyidan Baldan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengaku siap menerima kritikan mengenai kinerja instansi melalui media sosial (medsos).

"Saya membuka pintu seluasnya untuk masukan dan kritikan, salah satunya melalui media sosial (medsos) yang juga bisa jadi ajang pengawasan oleh masyarakat agar kinerjanya lebih baik ke depan," ujar Ferry di Jakarta, Rabu (12/11).

Kementerian ATR/BPN meluncurkan akun Twitter @atr_bpn yang berfungsi memberi informasi layanan dan bisa menjadi ajang pengawasan oleh masyarakat.

"Sejak saya jadi menteri, saya telah menerima 876 telepon dan 4.872 sms dari masyarakat yang berisi masukan, kritik, hingga keluhan dari masyarakat di seluruh Indonesia yang memiliki beragam persoalan tanah. Bagi saya itu tak masalah dan menjadikan masukan agar kementeriannya dapat melayani masyarakat dengan baik. Kita jangan anti kritik dan saya minta keseluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin ke masyarakat," tutur politikus Partai Nasdem ini.

Lebih lanjut Ferry mengungkapkan bahwa akan segera mengevaluasi aplikasi dari kebijakan pelayanan hari Sabtu dan Minggu yang dijalankan kantor Kementerian ATR/BPN di daerah.

"Saya akan evaluasi hasil dari kebijakan pengoperasian pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu yang pertama kali minggu lalu dengan mendengar keterangan dan pemanfaatan dari para pimpinan di daerah," terangnya.

Ferry mengutarakan dengan evaluasi tersebut diharapkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat lebih meningkat. "Evaluasi itu bertujuan ingin menyempurkanan kualitas dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu bisa jadi adanya terobosan baru, masukan dan krtitikan dari kantor-kantor BPN di daerah untuk kemajuan Kementerian ATR/BPN ke depannya," tuturnya.

Diharapkan, lanjutnya dengan evaluasi dari kebijakan tersebut juga bisa menjadi ajang penampungan aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan oleh kepala kantor BPN di daerah terkait masalah pertanahan ataupun tata ruang yang selama ini sulit disuarakan dan tersampaikan.

"Saya berharap kita bisa mendengar dan menampung juga keluhan, masukan atau kritikan dari masyarakat yang disampaikan oleh kepala kantor BPN di daerah namun itu juga tergantung dari isi pelaporan mereka apakah ada tanggapan masyarakat atau tidak. Tapi saya harap ada," harap Ferry.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement