REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2KI) mengatakan peluncuran program simpanan keluarga sejahtera atau yang lebih familiar dengan sebutan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan tetap berjalan. Meski BBM, menurut Ari A Perdana, tak jadi dinaikkan Pemerintah Joko Widodo.
KKS merupakan satu dari tiga 'kartu sakti' Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, selain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)."Terlepas dari BBM naik atau tidak, program ini akan terus berjalan," ujar Ari dijumpai Republika di Kuta, Jumat (14/11).
Ari menjelaskan bahwa simpanan keluarga sejahtera ini juga bertujuan untuk membudidayakan perilaku gemar menabung masyarakat. Dia mengakui, pada penyaluran perdana nantinya, mayoritas masyarakat akan mengambil langsung bantuan tunai di rekening mereka untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari.
"Masyarakat kurang mampu memang memiliki banyak kebutuhan hari ini, tapi bukan berarti mereka tidak bisa menabung. Instrumen ini kita sediakan supaya mereka bisa menyimpan sebagian bantuan. Kita melihatnya sebagai proses," kata Ari.
Untuk mendorong masyarakat gemar menabung, kata Ari, pemerintah melakukan beberapa hal, misalnya pemberian insentif dan edukasi sosialisasi. Insentif diberikan bagi mereka yang menjadi penerima simpanan keluarga sejahtera dengan saldo minimum tertentu pada waktu tertentu.
Jika mereka memenuhi syarat, maka akan ada insentif bantuan tambahan. Edukasi dan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada calon penerima dan secara tak langsung melalui media.
Simpanan keluarga sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan. Ini merupakan bagian dari strategi nasional keuangan inklusif.
Pemberian bantuan ini ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sekretaris Eksekutif TNP2KI, Bambang Widianto mengatakan bahwa pemberian simpanan keluarga sejahtera ini merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian Bantuan Langsung Masarakat (BLM) yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuai harga BBM pada 2013 lalu. Pemerintah menyadari bahwa layanan perbankan masih belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama daerah pedesaan dan pedalaman.
Oleh sebab itu, pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk layanan keuangan digital (LKD) berupa uang elektronik. "Dengan adanya LKD ini, masyarakat tidak lagi dibatasi keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler (ponsel) dan mengambil uang tunai melalui agen yan ditunjuk bank yang menyimpankan dana mereka," kata Bambang.
LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi nontunai yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat menyimpan dana. Penggunaan LKD untuk menyalurkan bantuan sosial sudah diujicobakan kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diempat provinsi.
Penerima bantuan akan mendapatkan kartu ponsel dan tidak perlu antre untuk mengambil bantuan. Sebab, bantuan tunai sudah disalurkan melalui rekening dinomor ponselnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika