REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK-- Basuki Tjahja Purnama resmi dilantik oleh anggota DPRD sebagai Gubernur DKI periode 2014-2019. Sebelum pelantikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) hari ini Jumat (14/11) menuai banyak konflik dari berbagai kelompok garis keras.

Meski banyak hal yang melatar belakangi penolakan sejumlah oknum atas Ahok yang paling santer terdengar adalah tentang identitas Ahok sebagai umat kristiani dan latar belakang etnis Cina. Pengamat politik Hamdi Muluk menilai hal ini wujud dari betapa buruknya toleransi di Indonesia.

Hamdi menjelaskan bahwa dalam terminologi toleransi berarti membolehkan. Ia mencontohkan, dalam konteks psikologi politik, toleransi dalam politik bermaksud untuk memberikan kesempatan pada siapa saja baik itu menjadi kepala negara atau kepala daerah sesuai konstitusi.

Ia menyayangkan pihak yang dengan sengaja menggunakan dalil teologi untuk mengklaim keberpihakan politik. Ia mengutip ucapan Cak Nun bahwa politik adalah sesuatu yang sekuler, maka agama dan ras memang tak semestinya dicampuradukan dengan politik.

"Kita harus menolak ketika Ahok memang tersangkut korupsi, tersangka pencucian uang, atau dia tidak kredibel dalam pekerjaan. Agama dan Etnis tidak pantas dibawa dalam ranah politik," ujar Hamdi pada kesempatan Diskusi Publik bertajuk tantangan toleransi di Indonesia di perpustakaan UI, Jumat (14/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika