REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 12 ribu personel anggotanya guna mengantisipasi aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang direncanakan pasa Selasa (18/11) mendatang.
"Kemarin kita siapkan 10 ribu personel. Mungkin nanti mendekati 12 ribu personel, nanti juga kita meminta bantuan mabes Polri. Polisi tetap menekankan pendekatan pelayanan yang baik terhadap pengunjuk rasa," kata Kapolda Irjen Polisi Unggung Cahyono, di Jakarta, belum lama ini.
Kapolda berharap aksi unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat berlangsung aman dan tidak anarkis. "Dipersilahkan menyampaikan pendapat di depan umum tetapi tetap sifatnya tidak anarkis," harap Kapolda Jawa Timur tahun 2013 ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi mengumumkan pengusulan kepada presiden pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur.
Usulan ini kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi akan disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri. Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri yang diterima beberapa waktu lalu serta rapat pimpinan dengan seluruh fraksi yang digelar pada Kamis (13/11).
"Setelah paripurna, surat usulan tersebut langsung diserahkan kepada Presiden melalui Kemendagri. Kemungkinan, saya akan menyerahkan surat itu pada hari ini juga, sehingga pelantikan bisa cepat dilaksanakan," ujar Prasetyo.
Namun dia belum dapat memastikan waktu pelantikan Ahok karena kewenangan tersebut berada di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Apalagi, sampai dengan saat ini Presiden Jokowi masih melaksanakan tugas kenegaraan di luar negeri. Jadi, kita tunggu keputusan dari Presiden untuk memberikan instruksi kepada Kemendagri," katanya.