REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan validasi terukur melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) agar penerima bantuan sosial tepat sasaran.
"Karena itu kami ingin mendengar dari pendamping di lapangan, sehingga bantuan perlindungan sosial tersebut dapat tepat sasaran," kata Khofifah disela-sela kunjungannya di Panti Bina Daksa Wirajaya, Makassar, Sabtu (15/11).
Dia mengatakan, untuk mencapai target tersebut pihaknya sudah mengundang beberapa nara sumber untuk penyempurnaan program sebelum PPLS 2015 dilaksanakan.
Sementara mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), lanjutnya, karena memiliki pendamping maka "up date" datanya lebih cepat dan diharapkan lebih akurat.
"Hanya saja dalam pelaksanaannya PKH lebih disempurnakan lagi dengan penambahan variabel misalnya dengan melihat mayoritas penerima PKH itu bermukim di rumah yang tidak layak," katanya.
Termasuk hanya tinggal di rumah sewa, sehingga ke depan diharapkan dapat dimasukkan dalam penerima bantuan perlindungan sosial, khususnya dalam bentuk semenisasi lantai.
Sementara mengenai pembagian penanganan masyarakat miskin, lanjut Khofifah, berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan DIPAnya ada di Kemensos, sedang pendataannya dilakukan oleh pihak BPS.
Sedang empat kartu yang akan dibagikan diantaranya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, diakui merupakan bagian dari program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Kehadiran Kemensos di Makassar untuk menjaring informasi dan data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan pemerintah.