REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda (Gema) Hanura menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Gema Hanura menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyengsarakan rakyat dan memicu meningkatnya kemiskinan.
"DPN Gema Hanura mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi atau menolak," kata Ketua Umum Gema Hanura Erik Satrya Wardhana di Jakarta, Ahad (16/11).
Dia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan secara langsung mendorong naiknya harga berbagai barang dan jasa, termasuk bahan pokok. Kenaikan bahan pokok ini akan berimbas langsung kepada masyarakat sehingga bisa menurunkan tingkat kesejahteraan. Bahkan, kata dia, imbasnya juga bisa mendorong meningkatnya jumlah pengangguran.
Menurutnya, pemerintah bisa mengambil berbagai langkah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Di antaranya, menekan biaya pengadaan BBM bersubsidi dengan menata ulang sistem pengadaan dan melakukan efisiensi pada komponen-komponen biaya produksi, transportasi dan distribusi.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memperbaiki cara penghitungan besaran subsidi BBM dengan terlebih dulu menghitung harga pokok produksi BBM secara berdaulat dan menggunakannya sebagai patokan dalam menghitung besaran subsidi pada APBN.
Hal yang tidak kalah penting, kata dia, adalah melakukan pengawasan yang ketat kepada penyelundup BBM bersubsidi. Dan juga mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan praktik-praktik yang merugikan dalam tata niaga minyak.
Erik menambahkan, pemerintah juga harus sungguh-sungguh dalam melakukan pembatasan terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Di sisi lain, pembangunan terhadap sistem transportasi publik juga harus dibenahi serta menuntaskan implementasi kebijakan konversi ke bahan bakar gas.
Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan APBN dan meningkatkan tax ratio menjadi 13,5 persen pada realisasi APBN tahun 2015. "Pemerintah bisa juga melakukan penghematan pada pos-pos belanja barang dalam APBN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika