REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemimpin Hamas Ismail Radwan mengatakan Pemerintahan Palestina Bersatu yang dibentuk pada 2 Juni 2014 telah telah gagal. Ismail Radwan mendesak agar dibentuk Pemerintahan Persatuan Nasional.
"Kami menyebutnya Pemerintahan Persatuan Nasional yang harus memenuhi tugasnya terhadap rakyat Palestina sebagai alternatif kepada pemerintah ini," kata Radwan, dilansir al Ahram, Senin (17/11).
Radwan menjelaskan bahwa menurut Perjanjian Kairo, periode hukum bagi pemerintah ini adalah enam bulan. Selama enam bulan berjalan, menurutnya Pemerintahan Palestina Bersatu dinilai telah gagal.
Pemerintah Palestina Bersatu diresmikan pada 2 Juni 2014 setelah pembicaraan di Kairo antara Hamas, Fatah, dan semua faksi Palestina. Kata Radwan, Pemerintahan Palestina Bersatu telah gagal memainkan perannya di Jalur Gaza. Selain itu, ia juga mengkritisi kegagalan Pemerintahan Palestina Bersatu dalam mengakhiri blokade Israel di Jalur Gaza.
Tewasnya lebih dari 2.000 warga Palestina juga menjadi sorotan dirinya atas ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya.Radwan lebih lanjut menyatakan bahwa Pemerintahan Palestina Bersatu belum mendapatkan kepercayaan atau akreditasi dari Dewan Legislatif Palestina.
"Jika Fatah menolak untuk membubarkan pemerintah, maka Hamas memiliki banyak pilihan untuk mengatasi situasi ini," kata Radwan.
Ketegangan berkobar antara Fatah dan Hamas pada pekan lalu setelah serangkaian ledakan menyerang sejumlah rumah pejabat Fatah di Gaza. Fatah menuding Hamas berada dibalik serangkaian ledakan yang terjadi. Bahkan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga menegaskan bahwa Hamas harus bertanggung jawab atas ledakan tersebut.
Hamas sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pihaknya dengan tegas mengatakan bahwa sama sekali tidak terlibat dalam serangkaian ledakan tersebut dan menuduh Israel sebagai otak dibalik perseteruan yang terjadi antara Hamas dan Fatah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika