REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik internal yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak kunjung berkesudahan. Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusan provisinya dinilai menghendaki adanya islah, tapi kedua kubu masih saja enggan untuk saling mengalah.
Wakil Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Epyardi Asda mengatakan, semua kader di PPP secara nurani menginginkan islah itu terjadi. Tetapi, upaya itu hingga kini belum mencapai titik temu.
"Pak Djan Faridz juga ingin islah, kami selalu terbuka," katanya kepada Republika, Senin (17/11).
Epyardi mengaku, selama ini kader-kader yang ada di DPR selalu diancam akan di-PAW (Pergantian Antar Waktu) dan bahkan dipecat jika tidak menuruti keinginan dari kubu Romahurmuziy (Romy). Jika kubu Romy memang benar-benar menginginkan islah terjadi di PPP, Epyardi berharap kubu Romy tidak menonjolkan egonya.
"Kalau ingin islah jangan ada ancam-ancaman, ayo kita bersama-sama," ujarnya.
Dia mengatakan, PPP yang diketuai Djan Faridz beberapa kali mengundang Romy untuk membicarakan kemungkinan islah. Namun, kata dia, undangan itu tak pernah bersambut. Dia meminta semua pihak menanggalkan egonya demi keutuhan partai berlambang Ka'bah itu.
Sementara itu, politikus PPP kubu Romy, Syaifullah Tamliha, mengatakan, rekonsiliasi di PPP memang kehendak semua kader. Sejatinya, tidak ada satupun kader di PPP yang menghendaki partai Ka'bah itu terpecah belah. Dia berharap, islah itu benar-benar terjadi dan tidak hanya berhenti diucapan.
Tamliha mengaku, meruncingnya konflik di tubuh PPP memang karena ego masing-masing kubu. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dia berharap konflik ini segera diakhiri. Ia mengaku, dari kubu Romy sampai saat ini belum ada upaya untuk mendekati kubu PPP pimpinan Djan Faridz.
"Saya sarankan ada itu, nanti saya akan bilang (ke Romy). Mudah-mudahan cepat selesai," ujarnya.