REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ayub Manuel meminta pemerintah Presiden Joko Widodo dapat menunda pengurangan subsidi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) hingga awal 2015. "Pemerintah harus mempersiapkan perangkat peralihan subsidi kepada masyarakat berjalan mulus sebelum mencabut subsidi BBM," ujarnya di, Sumatera Utara, Senin, usai menghadiri Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gererja di Indonesia (PGI) XVI, Senin, 17 November 2014.

Dia mengatakan tanpa persiapan yang matang proses peralihan subsidi dikhawatirkan dapat membuat pencabutan subsidi membuat daya beli masyarakat menurun. "Dampak inflasi pencabutan subsidi BBM tentu dirasakan masyarakat ekonomi rendah," ujarnya.

Ayub Manuel menyayangkan sikap pemerintah Joko Widodo langsung menaikkan harga BBM ketika pemerintahan baru berjalan. "Belum genap dua bulan pemerintah sudah mencabut subsidi BBM. Ini merupakan kado pahit yang harus diemban masyarakat setelah Joko Widodo melakukan lawatan luar negerinya," ujarnya.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah dapat menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu. Apalagi kompensasi pencabutan subsidi belum menyentuh masyarakat ekonomi bawah secara merata. "Program Kartu Sakti Joko masih menyentuh 19 kabupaten/kota di Indonesia. Hanya menyentuh 5 juta orang, jauh dari angka masyarakat ekonomi bawah," katanya.

Ayub menyerukan seluruh civitas GMKI di seluruh Indonesia untuk dapat turun ke jalan menyuarakan penundaan pencabutan subsidi BBM. "Kader GMKI di seluruh Indonesia harus memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menolak keputusan pemerintah yang tidak amanah terhadap rakyat," katanya.

Dia mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera dibubarkan karena tidak menjalankan tugasnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat. DPR justru sibuk dengan urusan pribadi merebut jabatan. "DPR ke mana? Seharusnya mereka malu ketika saat ini justru sibuk dengan urusan perutnya sendiri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika