REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politisi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka, tetap pada pendiriannya untuk menolak kenaikan harga BBM dengan mengurangi jatah subsidinya. Menurutnya, hal ini sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai tingkatan perekonomian.

“Saya tetap tolak pencabutan subsidi BBM yang berdampak kenaikan harga BBM.Efek domino pil pahit. Jangan jadi madu pemburu rente dan racun bagi rakyat,” imbuh Rieke dalam cuitan twitternya, Selasa (18/11).

Dia mengibaratkan, kalau ditanya setuju atau tidak harga BBM ke rakyat naik atau tidak. Dirinya tetap pada pendirian konstitusi. “Tidak setuju,” paparnya.

Mesipun menolak, kenyataanya, harga BBM sudah naik. Apa berikutnya? Rieke menyatakan pemerintah harus menurunkan harga kebutuhan pokok. “Naikan penghasilan rakyat. Yang terkena imbas bukan hanya 15,5 juta RTM yang dapat KKS Rp.200.000/ bulan,” imbuhnya.

Dia menyatakan berdasarkan data BPS, BI dan Bappenas, jika BBM naik Rp 1.000/liter, maka pernghasilan rakyat per bulan harus naik Rp 100 ribu. Kalau naik Rp 2.000/liter maka harus naik Rp 200 ribu per bulan.

Kenaikan upah ini menurut Rieke harus direalisasikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika