REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa pihak menuding kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY dinilai gagal dalam melakukan tata kelola minyak dan gas (migas).
Menanggapi pernyataan tersebut, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) pun membela bapaknya. Ia tak mau SBY dikambinghitamkan. Menurutnya setiap pemerintahan mempunyai dinamika dan tantangan yang berbeda. sehingga tidak bisa dibandingkan antara pemerintah sebelumnya dengan saat ini.
"Tentunya sangat tidak bijak kalau kita menyalahkan pemerintahan sebelumnya, setiap pemerintah punya problematika yang berbeda," katanya.
Ibas mengatakan, ketika SBY mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, saat itu harga minyak mentah dunia memang naik dan harga tersebut jauh di atas asumsi dalam APBN. Sehingga kenaikan harga BBM menjadi pilihan untuk menekan besaran subsidi.
Tetapi, lanjut Ibas, saat ini harga minyak dunia justru turun drastis dan jauh di bawah asumsi sebesar 105 dollar/barel. Ibas mengatakan, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang APBNP 2014, pemerintah bisa menaikkan harga BBM jika harga asumsi meningkat lebih dari 15 persen.
Karena itu, lanjutnya, menaikkan haarga BBM saat ini dinilai tidak tapat. Kalaupun ada kenaikan harga yang tidak bisa dihindarkan, Demokrat meminta pemerintah menyiapkan program-program kepada rakyat miskin
"Kami menuntut, kalau dinaikkan tolong perhatikan rakyat miskin. Baik sementara maupun jangka panjang," katanya.
Sebelumnya, politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyalahkan mantan presiden SBY atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Jokowi karena kegagalan SBY melakukan tata kelola minyak dan gas.
"SBY tidak mengerjakan PR-nya," katanya.
Hendrawan mengatakan, pemerintahan Jokowi berada dalam posisi dilematis. Menurutnya kalau saja SBY mengelola minyak dan gas dengan benar maka Jokowi bisa menunda kenaikan BBM bersubsidi. "Kalau saja SBY lakukan upaya efisiensi dan diversifikasi energi paling tidak pemerintah bisa menunda," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika