REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo melakukan tindakan penolakan terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Terkait sikap yang diambil walikota ini, beberapa pihak meminta Hadi untuk segera ditegur.

Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan, sikap yang dilakukan Walikota Solo ini harus segera ditegur. Menurutnya, sebagai pemerintah tidak diperbolehkan untuk menolak kebijakan pemerintah. "Berarti dia pembangkang," kata Syamsuddin saat dihubungi Republika pada Rabu (19/11).

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menyayangkan sikap dan tindakan yang dilakukan walikota. Apalagi mengingat Hadi merupakan Ketua DPP PDIP Solo, yang menjadi bagian penting dalam pemerintahan Jokowi.

Untuk itu, kata Syamsuddin, sebaiknya pemerintah Jawa Tengah terlebih dahulu menegur secara lisan atas tindakan yang dilakukan walikota Solo tersebut. Menurutnya, sebagai bagian pemerintah sangat tidak diperbolehkan melakukan hal yang tidak sejalan dengan pemerintah. "Meski ia melakukan ini atas nama rakyat Solo," katanya.

Sebagaimana diketahui, Hadi selaku sahabat Jokowi menolak keras kebijakan yang diputuskan pemerintahan Jokowi. Bahkan, ia berencana akan mengirim surat penolakan BBM kepada Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika